Salah satu aspek di era revolusi Industri 4.0 adalah adanya kemajuan teknologi yang menghapus banyak jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja.  Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola kerja ditandai dengan makin maraknya pekerjaan yang bersifat part-time, kontrak dan outsourcing. Pekerjaan tersebut tidak hanya dikerjakan dalam negeri, namun dapat dilakukan oleh vendor atau kontraktor di luar negeri dan sebaliknya menerima pekerjaan dari luar negeri. Keadaan ini disebabkan adanya perubahan kebijakan perusahaan yang lebih bersifat fleksibel dalam merespon perubahan pasar dan kebijakan mengurangi biaya.

Perubahan tersebut mengakibatkan dunia kerja di era globalisasi dan Industri 4.0  tidak lagi dibatasi oleh pagar-pagar peraturan atau wilayah negara tertentu, geografis atau ideologi, namun telah tercipta suatu keadaan dimana tidak membedakan pelaku usaha asing maupun domestik. Hal ini menyebabkan adanya tuntutan dunia industri dan bisnis untuk pengembangan sistem industri, pengembangan dan validasi desain produk dan jasa, realisasi produk dan jasa, serta verifikasi tindakan perbaikan, sehingga diperlukan tenaga kerja yang kompeten.

Fenomena dunia kerja di era Industri 4.0 dan dampak pandemi Covid-19 memberikan pilihan dalam menyikapinya, yaitu sebagai ancaman atau peluang. Ancaman karena artinya tenaga asing dapat mencari kerja di dalam negeri dan bersaing dengan tenaga kerja lokal yang baru lulus kuliah atau sudah pengalaman. Disisi lain angka pengangguran dalam negeri sangat tinggi dan ternyata kue peluang kerja tersebut diburu juga oleh tenaga kerja asing bahkan pekerjaan di dalam negeri. Di sudut pandang lain, hal ini berarti suatu peluang yang sangat berharga dimana tenaga kerja Indonesia dapat ikut bersaing mencari kerja di negara lain.

Informasi yang menarik dari website Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah dilakukannya sertifikasi kompetensi bagi cleaning service yang dilakukan oleh BNP2TKI melalui Direktorat Kerjasama dan verifikasi penyiapan dokumen bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sertifikasi kompetensi bagi cleaning service merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

  1. Pasal 5 Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: huruf b. memiliki kompetensi;
  2. Pasal 13 Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi; huruf sertifikat kompetensi kerja;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dokumen sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menjadi salah satu persyaratan bagi calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri.

Sertifikasi kompetensi pada sektor pariwisata bahkan telah menjadi pemberlakuan wajib berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata. Sehingga tenaga kerja bidang pariwisata yang akan bekerja dalam negeri maupun di luar negeri (calon Pekerja Migran Indonesia) diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi. Pemberlakuan sertifikasi kompetensi bidang pariwisata antara lain pada sektor:

  • Biro Perjalanan Wisata;
  • Hotel dan Restoran
  • SPA
  • Restoran, BAR dan Jasa Boga Bidang Industri Jasa Boga
  • Pariwisata Bidang Jasa Pramuwisata dan Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader);
  • Kepemanduan Wisata Selam
  • Kepemanduan Wisata
  • Kepemanduan Ekowisata

Ternyata terdapat peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk ikut bersaing di dunia kerja Internasional dengan bermodalkan sertifikat kompetensi. Tenaga kerja harus mempunyai keyakinan bahwa peluang kerja bukan hanya di dalam negeri saja, namun sangat terbuka lebar peluang di pasar Internasional.

Sumber referensi

 

Buku: Strategi Sukses Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja, Alexandra

Buku: Master of Change – Pemimpin Perubahan, Boast, William M. Ph.D, 2001.

https://bnsp.go.id/

https://bp2mi.go.id/berita-detail/penerapan-sertifikasi-kompetensi-bagi-pmi-jabatan-cleaning-service-mulai-1-desember-2019